Jatengsatu – Berikut adalah rangkuman berita utama mengenai hukum dan HAM di Indonesia yang viral selama satu minggu terakhir.
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Kelima
Indonesia memulai generasi kelima dari RANHAM dengan fokus pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5 HAM). Namun, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk sengketa lahan, ketenagakerjaan, dan perlindungan kelompok rentan.
Pengesahan KUHP Baru
Amnesty International mengkritik pengesahan KUHP baru yang dinilai mengancam kebebasan sipil dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, terutama bagi kaum marjinal dan minoritas. Pengesahan ini juga dianggap menurunkan martabat manusia dan membahayakan HAM secara umum.
Penanganan Demonstrasi dan UU Cipta Kerja
Penanganan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan karena dinilai sarat dengan pelanggaran hukum dan HAM. UU ini dianggap tidak memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam penyusunannya.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Balikpapan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di Balikpapan, Kalimantan Timur, terkait dugaan korupsi. Hal ini menambah deretan kasus korupsi yang ditangani KPK minggu ini.
Legalitas Aborsi Bersyarat
Pemerintah Indonesia telah melegalkan aborsi bersyarat bagi korban pemerkosaan. Aturan ini menekankan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan aborsi secara legal.
Pemberantasan Judi Online
Anggota Komisi III DPR RI meminta pemberantasan judi online dilakukan secara agresif dan tidak hanya bersifat musiman, mengingat semakin maraknya praktik perjudian daring di Indonesia.
Kasus Terorisme di Batu, Jawa Timur
Polri menangkap tersangka terorisme yang diduga membeli bahan peledak menggunakan uang dari orang tuanya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemantauan ketat terhadap potensi radikalisasi di kalangan muda.
Penghapusan Data Registrasi Kendaraan
Kakorlantas Polri mengumumkan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor yang tidak aktif untuk meningkatkan keakuratan data. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi lalu lintas di Indonesia.
Pengawasan VVIP pada HUT Kemerdekaan di IKN
Tim penjinak bom disiagakan untuk mengamankan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman keamanan.
Penegakan Hukum di Masa Depan
Diskusi mengenai penegakan hukum dan HAM di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah lebih dari 20 tahun reformasi, hasil yang dicapai masih belum memuaskan. Reformasi jilid dua dianggap sangat diperlukan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
